Foldertekno.com – NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke program video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang dimaksud bukan dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap program tersebut.
Undang-undang yang digunakan ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di tempat Kongres mengharuskan TikTok untuk berjualan operasinya di area Amerika Serikat untuk pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat ketika ini tidak ada memadai.
“Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi lalu jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih lanjut dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tiada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menyembunyikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi bukan secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidak ada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan pemilik aplikasi, yang dimaksud berpendapat bahwa larangan yang dimaksud melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang disebutkan berlanjut.
Akibatnya, TikTok kemungkinan besar akan melakukan penutupan layanannya hari Mingguan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud tiada akan dihukum akibat melanggar larangan tersebut.